SEKTOR RIIL DAN KEUANGAN PEMERINTAH

Persoalan ekonomi Indonesia bukan karena kekurangan dana. Likuiditas tersedia cukup besar di sektor keuangan, terutama perbankan, dan likuiditas dari luar negeri setiap saat dapat masuk Indonesia selama ada kegiatan yang menguntungkan dengan risiko manageable.

Seperti dikemukakan Gubernur BI, hingga Februari dana tersimpan di SBI mencapai Rp 237 triliun dan kemungkinan bisa mencapai Rp 300 triliun. Dana ini praktis tidak digunakan untuk kegiatan produktif, kecuali untuk menjaga stabilitas moneter. Akibatnya, bunga yang harus dibayar sekitar Rp 20 triliun setahun.

Aliran dana

Banyak pihak mengkritik perbankan tidak mengalirkan dana memadai ke sektor riil, tetapi mengalokasikan dana cukup besar ke SBI dan obligasi. Bank juga dikritik kurang efisien dengan mempertahankan perbedaan (spread) antara bunga pinjaman dan biaya mendapatkan dana (cost of fund) cukup besar.

Kritik ini ada benarnya. Namun, perlu diingat, sejak liberalisasi keuangan dan terutama sejak krisis, perbankan pada umumnya bersifat sepenuhnya komersial, jadi pengelola bank akan mengalokasikan dananya pada kegiatan yang menguntungkan dengan risiko terjaga. Apalagi bank, sedangkan BI sendiri menurut UU tidak lagi menjadi penggerak pembangunan secara langsung, dalam pengertian mendorong perkembangan kegiatan ekonomi.

Baik BI sebagai otoritas moneter maupun pemerintah tidak mempunyai pengaruh besar untuk mengarahkan aliran dana perbankan, kecuali secara tidak langsung melalui kebijaksanaan moneter dan fiskal. Bahkan, untuk bank milik negara sekalipun, seperti Bank Mandiri dan BNI, pemerintah tidak mempunyai pengaruh besar lagi, apalagi jika privatisasi kedua bank ini dilanjutkan. Inilah konsekuensi logis liberalisasi.

Karena itu, selama kegiatan ekonomi di sektor riil, terutama investasi masih dipandang berisiko tinggi, dan langkanya perusahaan yang dianggap bankable, terutama dari sisi keadaan keuangan, maka bank tidak akan mengalokasikan kredit pada kegiatan ini seperti diharapkan. Sedangkan kegiatan yang dianggap BI dan pengkritik sudah berlebihan menerima aliran dana, terutama kredit konsumsi, seperti kartu kredit, pemilikan kendaraan bermotor, dan pemilikan rumah, akan terus tumbuh karena pengelola bank melihat kegiatan ini masih menguntungkan dan risikonya dapat dikelola secara memadai.

Inilah dilema penerapan liberalisasi keuangan saat perekonomian masih dalam pembangunan. Namun, kita tidak dapat menyesalinya dan membalik perbankan menjadi dapat dikendalikan pemerintah karena sistem ekonomi sudah terbuka dan kepemilikan bank sudah banyak di tangan investor asing dan publik. Jika kita memaksakannya, kemungkinan hanya akan memperburuk keadaan ekonomi karena dianggap tidak ada konsistensi kebijakan.

Keuangan dan sektor riil

Jika pemerintah ingin menggerakkan sektor riil dengan sistem keuangan, pemerintah harus memperbaiki kemampuannya menstimulasi perekonomian. Ini berarti penggunaan anggaran di pusat dan daerah harus lebih efektif. Selanjutnya, SBI sudah saatnya diganti obligasi jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sehingga dana yang terserap dapat digunakan dalam anggaran. Dalam hal ini tampaknya pemerintah segera menerbitkan SPN berjangka satu tahun yang disesuaikan dengan APBN dalam hal jumlah penerbitan obligasi. Selanjutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan penerbitan SPN berjangka waktu enam bulan.

Tentu saja pekerjaan rumah untuk memperbaiki iklim investasi yang sudah dinyatakan berkali-kali 

harus dijalankan dengan lebih baik. Jika investasi langsung tidak dapat berkembang, jangan harap kredit perbankan akan mengalir lebih besar pada kegiatan investasi. Perlu diingat, investasi, apalagi dalam proyek besar seperti infrastruktur, sebagian besar pendanaannya seharusnya datang dari ekuitas, bukan kredit dari bank. Jika bank dipaksa membiayai bagian besar proyek infrastruktur, risikonya amat tinggi. Jadi, jika pemerintah ingin menggerakkan sektor riil sebaiknya kembali kepada diri sendiri lebih dulu apa yang dapat dilakukan.

Jika hal itu dapat berjalan, perbankan tidak perlu dipaksa akan dengan sukarela masuk pembiayaan investasi karena menguntungkan dan dengan risiko yang dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, perkembangan ekonomi akan berjalan lebih seimbang dan bersambungan antara sektor keuangan dan riil.

Jembatan sektor keuangan dan riil

Sebenarnya, perbankan telah mengalirkan kredit cukup besar dalam kegiatan sektor riil langsung, bukan hanya melalui kredit konsumsi, dengan memberi modal kerja UKM dalam jumlah besar. Namun, UKM yang bisa dibiayai perbankan adalah yang mempunyai laporan keuangan memadai karena demikianlah peraturan BI dan sesuai manajemen risiko perbankan.

Jika pemerintah dan masyarakat menginginkan perluasan jangkauan pembiayaan untuk UKM, maka menjadi tugas pemerintah dan dunia usaha lebih luas untuk mengembangkan program pengembangan UKM yang lebih sistematis dan efektif. Pada perkembangan tertentu UKM akan dapat dibiayai bank. Tentu ada kritik, bank tidak bersedia mengambil risiko yang lebih besar karena syarat supervisi perbankan dari BI dan menjadi sifat perbankan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang risikonya dapat dikelola dengan baik.

Jadi, menjembatani sektor keuangan dan riil dalam perekonomian terbuka membutuhkan sinergi kedua pihak, fasilitas, dan stimulasi, terutama dari otoritas fiskal, karena sejauh ini dapat dikatakan otoritas moneter cukup optimal dalam menurunkan suku bunga. Hal ini membutuhkan perbaikan besar dalam kapasitas masing-masing lembaga pemerintah maupun swasta untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

PERANAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

• Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
• Pola persebaran sumber daya
• Distribusi pendapatan

Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.

Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai kebijakan fiskal ada beberapa hal yang harus kamu ketahui yaitu pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, anggaran Anggaran belanja seimbang, fungsi kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal bagaimana hubungan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan hubungan antara kenijakan fiskal dan pembangunan.

Kebijakan Fiskal

Pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengendalikan perekonomian nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam upaya mengatur kegiatan perekonomian nasional, pemerintah menggunakan berbagai perangkat kebijakan.

Salah satu perangkat kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal, yang dikenal pula dengan kebijakan anggaran karena berkaitan dengan pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian Kebijakan Fiskal

Apa yang kamu ketehui mengenai kebijakan fiskal? 

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.

Tujuan Kebijakan Fiskal 

Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan:

a. Meningkatkan laju investasi.

b. Meningkatkan kesempatan kerja.

c. Mendorong investasi optimal secara sosial.

d. Meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk:

a. Mempertinggi penggunaan sumber daya;

b. Memperbesar penanaman modal

Instrumen Kebijakan Fiskal

Secara umum kebijakan fiskal dapat dijalankan melalui empat jenis pembiayaan.

a. Anggaran belanja seimbang

Cara yang dilakukan ialah dengan menyesuaikan anggaran dengan keadaan. Tujuannya untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang.

Jika terjadi ketidakstabilan ekonomi maka digunakan anggaran defisit sedangkan dalam masa inflasi digunakan anggaran surplus.

Kebijakan anggaran yang digunakan setiap negara berbeda satu sama lain tergantung pada keadaan perekonomian dan arah yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kita mengenal ada empat macam anggaran.

1. Anggaran berimbang adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran negara.

Keadaan seperti ini dapat menstabilkan perekonomian dan anggaran. Pemerintah kita menerapkan anggaran berimbang pada masa Orde Baru.

2. Anggaran defisit adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasi pengeluaran negara.

Hal ini memang sudah direncanakan untuk defisit. Pemerintah kita menerapkan anggaran defisit ini sejak tahun 2000. Ada empat cara untuk mengukur defisit anggaran, yaitu

a. defisit konvensional, yaitu devisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah;

b. defisit moneter, yaitu selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok/utang) dan total pendapatan (di luar penerimaan utang);

c. defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal;

d. defisit primer, yaitu selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan bunga utang) dan total pendapatan.

3. Anggaran surplus adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih besar daripada jumlah realisasi pengeluaran negara.

Hal ini memang sudah direncanakan untuk surplus, dengan cara tidak semua penerimaan digunakan untuk belanja sehingga terdapat tabungan pemerintah. Anggaran semacam ini cocok digunakan apabila keadaan perekonomian mengalami inflasi.

4. Anggaran dinamis adalah suatu bentuk anggaran dengan pada sisi penerimaan dari tahun ke tahun ditingkatkan dan terbuka pula kemungkinan sisi pengeluaran yang meningkat sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara selalu kembali dalam keadaan seimbang.

Sisi penerimaan dapat ditingkatkan dari tabungan pemerintah yang terus bertambah, peningkatan penerimaan pajak, atau berasal dari pinjaman pemerintah.

b. Stabilisasi anggaran otomatis

Dengan stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program.

Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam keadaan kesempatan kerja penuh.

c. Pengelolaan anggaran

Tokoh yang mengemukakan pendekatan pengelolaan anggaran ini ialah Alvin Hansen. Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian nasional, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk itu diperlukan anggaran berimbang dengan resep jika masa depresi ditempuh anggaran defisit, sedangkan jika masa inflasi, digunakan anggaran surplus.

d. Pembiayaan fungsional

Tokoh yang mengemukakan pendekatan pembiayaan fungsional ini ialah A.P. Liner. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Cara yang ditempuh ialah pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan nasional. Pada pendekatan ini sektor pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi hal yang terpisah.

Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta.

Kebijakan Fiskal dan Pembangunan

Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan hati-hati dapat mempercepat proses pembangunan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut.

a. Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hatihati, yaitu selalu menjaga pengeluaran dan penerimaan dalam keadaan seimbang dan menghindari pengeluaran yang berlebihan.

b. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memengaruhi sumber daya ekonomi melalui dua cara.

1. Pembelanjaan pemerintah di satu sektor akan dapat menggalakkan penanaman modal di sektor tersebut, sedangkan pajak yang tertinggi yang dikenakan pada satu sektor akan menurunkan gairah perusahaan untuk memperluas usahanya.
2. Pemberian rangsangan fiskal kepada pengusaha tertentu, misalnya pemberian modal dengan syarat yang ringan, pembebasan sementara pajak, pengurangan atau pembebasan pajak impor modal dan bahan baku.

c. Kebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan.

d. Pengelolaan anggaran

Tokoh yang mengemukakan pendekatan pengelolaan anggaran ini ialah Alvin Hansen. Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian nasional, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk itu diperlukan anggaran berimbang dengan resep jika masa depresi ditempuh anggaran defisit, sedangkan jika masa inflasi, digunakan anggaran surplus.

d. Pembiayaan fungsional

Tokoh yang mengemukakan pendekatan pembiayaan fungsional ini ialah A.P. Liner. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Cara yang ditempuh ialah pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan nasional.

Pada pendekatan ini sektor pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi hal yang terpisah. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta.

Kebijakan Fiskal dan Pembangunan

Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan hati-hati dapat mempercepat proses pembangunan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut.

a. Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hatihati, yaitu selalu menjaga pengeluaran dan penerimaan dalam keadaan seimbang dan menghindari pengeluaran yang berlebihan.

b. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memengaruhi sumber daya ekonomi melalui dua cara.

1. Pembelanjaan pemerintah di satu sektor akan dapat menggalakkan penanaman modal di sektor tersebut, sedangkan pajak yang tertinggi yang dikenakan pada satu sektor akan menurunkan gairah perusahaan untuk memperluas usahanya.

2. Pemberian rangsangan fiskal kepada pengusaha tertentu, misalnya pemberian modal dengan syarat yang ringan, pembebasan sementara pajak, pengurangan atau pembebasan pajak impor modal dan bahan baku.

c. Kebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan.

INFLASI

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun

PENYEBAB

nflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi).^{[butuh rujukan]} Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment di manana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, di mana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu : kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

PENYEBAB

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

MENGUKUR INFLASI

Iflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

• Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
• Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
• Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
• Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
• Indeks harga barang-barang modal
• Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

DAMPAK

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pada tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan
menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

PERAN BANK CENTRAL
Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen—salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian—akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia

MAKRO DAN MIKRO

Ekonomi makro atau makro-ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Meskipun ekonomi makro merupakan bidang pembelajaran yang luas, ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini: kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek (siklus bisnis), dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang (peningkatan pendapatan nasional). Model makro-ekonomi yang ada dan prediksi-prediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis.

Makro-ekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada tiga topik utama untuk penelitian makro-ekonomi.^[1] Teori-teori makro-ekonomi biasanya terhubung dengan fenomena keluaran, pengangguran dan inflasi. Di luar teori makro-ekonomi, topik-topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen ekonomi termasuk pekerja, konsumen dan produsen.

PENGELUARAN DAN PENDAPATAN

Keluaran nasional ialah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual menghasilkan pendapatan. Maka dari itu, keluaran dan pendapatan biasanya dianggap setara dan dua istilah tersebut sering digunakan berganti-gantian. Keluaran bisa diukur sebagai jumlah pendapatan, atau, bisa dilihat dari sisi produksi dan diukur sebagai jumlah nilai barang jadi dan jasa atau bisa juga dari penjumlahan seluruh nilai tambah di dalam negeri.

Keluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau salah satu akun nasional. Ekonom yang tertarik dengan kenaikan keluaran jangka panjang akan mempelajari pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi, akumulasi mesin dan modal lainnya, serta pendidikan yang lebih baik dan modal manusia semuanya akan berujung pada keluaran ekonomi lebih besar di selama berjalannya waktu. Tetapi, keluaran tidak selalu naik secara konsisten. Siklus bisnis bisa menyebabkan penurunan keluaran jangka pendek yang disebut resesi. Ekonom mencari kebijakan ekonomi makro yang bisa mencegah ekonomi anjlok ke jurang resesi dan akhirnya bisa memacu pertumbuhan jangka panjang dengan lebih cepat.

Pengangguran

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pengangguran

Sebuah diagram menggunakan data dari AS menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang diekspresikan oleh Hukum Okun. Hubungan ini mendemostrasikan pengangguran siklikal. Pertumbuhan ekonomi berujung pada rasio pengangguran yang lebih rendah.

• Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Angkatan kerja hanya memasukan pekerja yang aktif mencari kerja. Orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan atau yang tidak mendapat dukungan mencari kerja karena ketiadaan prospek kerja, tidaklah termasuk di dalam angkatan kerja.
• Pengangguran sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tipe yang semuanya berkaitan dengan sebab-sebab yang berbeda pula. Pengangguran klasikal terjadi ketika gaji karyawan terlalu tinggi sehingga pengusaha tidak berani memperkerjakan karyawan lebih dari yang sudah ada. Gaji bisa menjadi terlalu tinggi karena peraturan upah minimum atau adanya aktivitas serikat pekerja. Sama halnya dengan pengangguran klasikal, pengangguran friksional terjadi apabila ada lowongan pekerjaan untuk pekerja tetapi waktu untuk mencarinya menyebabkan adanya periode di mana si pekerja tersebut menjadi pengangguran.
• Pengangguran struktural meliputi beberapa jenis penyebab pengangguran termasuk ketidakcocokan antara kemampuan pekerja dan kemampuan yang dicari oleh pekerjaan yang ada.Pengangguran besar-besaran bisa terjadi ketika sebuah ekonomi mengalami masa transisi industri dan kemampuan para pekerja menjadi tak terpakai. Pengangguran struktural itu juga cukup mirip dengan pengangguran friksional karena dua-duanya berkutat pada permasalahan ketidakcocokan kemampuan pekerja dengan lowongan pekerjaan, tetapi pengangguran struktural berbeda karena meliputi juga kebutuhan untuk menambah kemampuan diri, tidak hanya proses pencarian jangka pendek.
• Walaupun ada beberapa jenis pengangguran yang selalu ada saja mau bagaimanapun kedaaan ekonomi pada saat itu, pengangguran siklikan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan. Hukum Okun menunjukan hubungan empiris antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.Versi asli dari Hukum Okun menyatakan bahwa 3% kenaikan keluaran ekonomi akan mengakibatkan 1% penurunan angka pengangguran
• 
  

Inflasi dan Deflasi

moving-average periodik selama sepuluh tahun tentang perubahan tingkat harga dan pertumbuhan penawaran uang (menggunakan ukuran M2, penawaran dari kurs keras dan uang dipegang untuk sebagian besar jenis rekening bank) di Amerika dari tahun 1875 ke 2011. Dari sisi jangka panjang, kedua seri ini menunjukkan hubungan yang erat.

Kenaikan harga umum disebuah ekonomi disebut dengan inflasi. Ketika harga menurun, maka terjadi deflasi. Ekonom mengukur perubahan harga ini menggunakan indeks harga. Inflasi bisa terjadi ketika suhu ekonomi menjadi terlalu panas dan tumbuh terlalu cepat. Mirip dengan ini, ekonomi yang merosot bisa mengakibatkan deflasi.

Bank Sentral yang mengatur ketersediaan uang suatu negara, selalu mencoba menghindari adanya perubahan tingkat harga menggunakan kebijakan moneter. Dengan menaikan tingkat suku bunga atau menurunkan ketersediaan uang di dalam sebuah ekonomi akan menurunkan inflasi. Inflasi bisa mengakibatkan bertambahnya ketidakpastian dan konsekuensi negatif lainnya. Deflasi bisa menurunkan keluaran ekonomi. Bank sentral akan mengusahakan stabilnya harga untuk melindungi ekonomi dari akibat negatif atas fluktuasi harga.

Perubahan di tingkat harga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa pergerakan tingkat harga itu berhubungan langsung dengan penawaran uang. Fluktuasi jangka pendek bisa juga berhubungan dengan faktor moneter, tetapi perubahan pada permintaan agregat dan penawaran agregat bisa juga mempengaruhi tingkat harga. Contohnya, penurunan di permintaan karena adanya resesi bisa mengakibatkan indeks harga yang rendah dan deflasi. Syok penawaran negatif, seperti krisis minyak, akan menurunkan penawaran agregat dan menyebabkan inflasi.

Model ekonomi makro

Permintaan agregat-Penawaran agregat

Model AD-AS telah menjadi model panduan standar untuk menjelaskan ekonomi makro. Model ini menunjukkan indeks harga dan indeks keluaran aktual di titik temu pada permintaan agregat dan penawaran agregat. Kurva permintaan agregat yang melandai ke bawah menandakan bahwa banyak keluaran yang diminta pada tingkat harga yang lebih rendah.

Kurva melandai ke bawah ialah hasil yang terjadi karena tiga efek: Efek Pigou, yang menyatakan bahwa ketika harga asli jatuh, kemakmuran asli naik, sehingga mengakibatkan naiknya permintaan barang oleh konsumen; Efek Keynes, yang menyatakan bahwa ketika harga turun maka permintaan uang akan turun dan akan mengakibatkan turunnya suku bunga, pinjaman investasi dan konsumsi akan naik; dan efek ekspor bersih, yang menyatakan bahwa ketika harga naik, barang domestik menjadi lebih mahal apabila dilihat dari sisi komparatif dengan konsumen asing dan akibat dari itu, ekspor menurun. 

IS-LM

Model IS-LM memunculkan titik ekubilibrium tentang suku bunga dan pengeluaran diberikan oleh ekulibrium di dalam pasar barang dan uang. Pasar barang diwakilkan oleh ekuilibrium antara investasi dan tabungan (IS), dan pasar uang diwakilkan oleh penawaran uang dan preferensi likuiditas.  Kurva IS termasuk oleh titik-titik di mana investasi, berdasarkan suku bunga, setara dengan tabungan, berdasarkan keluaran. 

Kurva IS melandai ke bawah karena keluaran dan suku bunga memiliki hubungan berbanding terbalik di pasar barang: Apabila keluaran meningkat maka akan lebih banyak uang yang ditabung, yang artinya suku bunga haruslah diturunkan untuk mendorong investasi yang cukup sehingga sepantaran dengan tabungan. Kurva LM melandai ke atas karena suku bunga dan keluaran memiliki relasi positif di pasar uang. Dengan meningkatknya keluaran, permintaan untuk uang akan naik, dan suku bunga akan turut naik.

Dalam contoh grafik IS/LM ini, kurva IS bergerak ke kanan, menyebabkan suku bunga meningkat (i) dan ekspansi dari ekonomi "asli" (GDP asli, atau Y).

Model IS/LM seringkali digunakan untuk mendemonstrasikan efek dari kebijakan moneter dan fiskal. ^[Buku teks seringkali
menggunakan model IS/LM, tetapi model ini tidak menunjukkan kompleksitas dari model-model ekonomi-makro moderen. Meskipun begitu, model-model moderen ini masih tetap memiliki relasi yang mirip dengan IS/LM.

Pendekatan Analitik

Pembedaan tradisional adalah antara dua pendekatan berbeda ke ekonomi: ekonomi Keynesian, memusatkan pada permintaan; dan ekonomi sisi-penyediaan (atau neo-klasik) yang memusatkan pada persediaan. Keduanya tidak bisa berjalan sendiri, namun ini hanya permasalahan penekanan.

Permasalahan dalam Ekonomi Makro

1. kemiskinanan dan pemerataan
2. krisis nilai tukar
3. hutang luar negeri
4. perbankan, kredit macet
5. inflasi
6. pertumbuhan ekonomi
7. pengangguran

MENANAM SEBUAH KEYAKIKAN

Menanam sebuah keyakinan itu paling mudah. 

namun untuk merawat sebuah keyakinan itu pekerjaan yang teramat sulit.

-butuh batu kerikil agar kita hati-hati

-butuh semak berduri agar kita waspada

-butuh persimpangan  agar kita dapat bijaksana dalam memilih

-butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang masa depan

-butuh masalah supaya kita tahu cara bekerja keras

-butuh pengorbanan agar kita tahu memilik kekuatan

-butuh air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati

-butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai

-butuh tertawa supaya kita tahu cara mengucap syukur

-butuh senyum supaya kita tahu bahwa kita punya cinta

-butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri

-butuh ego agar kita mau belajar untuk memperbaiki kesalahan dan kehilapan

WE CAN AVOID FROM THE NEO-LIBERALISM

Neo-liberalism presence has grown throughout this universe . we can not refuse, but we can avoid it. The concept of the economy to be with me  

FIVE 2025 WORLD ECONOMIC GIANT MAP OF WORLD ECONOMIC POWER CANGED IN 2025, INDONESIA SIGNED FIVE MAJOR

Optimism that the world economic power will shift from West to East increasingly widespread. In fact, Asia is now the main focus areas of the world as an investment destination.

"Pendulum geo-political and geo-economics will shift to Asia," said KGPH Prof DR,RUBIANTO TANOTO.PhD of ASEAN ECONOMIC  OBSERVER of Indonesia  23 November 2010.

Djauhari Optimism is one of a row of optimism various other world financial institutions. Recently, in a special report of Standard Chartered Bank are also believed to be about shifting the balance of global economic power from West to East.

The trigger was the large increase in developing countries, especially trade in the markets of developing countries, rapid industrialization, the supply of cheap labor, urbanization and rising middle-class society, as well as high economic growth, averaging 5.2 percent in Asia in two coming decades.

In fact, Stanchart estimates that 20 years from now, five economic powers will actually change. In 2010, five world economic power is controlled by the United States, China, Japan, Germany and France.

However, two more decades, a leading bank based in the UK that believe the top five positions will really change. China will occupy the first position, then followed by the United States, India, Brazil and Indonesia. Here are brief profiles of five world economic giant by 2030.

1.CHINA

In 2025, China will become the economic superpower. China's GDP volume is expected to reach U.S. $ 703.5 trillion, the highest in this world.at present, China's GDP reached U.S. $ 5.9 trillion or the second largest of the world. China will control 24 percent of the world economy. Country with the highest population of this universal will remain the main engine of growth that is sustained by the manufacturing industry. Moreover, the highly educated in China surged significantly.

2. UNITED STATES

Today, America is 
grandfather world capitalism and economic superpower with the world's largest GDP, namely U.S. $ 140.6 trillion. America also includes the world's rich countries with per capita income level population large enough, ie U.S. $ 46,760 per year.

 The population and geographical conditions make this superpower does not emerge as the richest country in the world. The country is promoting capitalist economy that was not too prioritize social programs. However, these countries did not hesitate to spend big budgets on education. Although quite advanced, socio-economic disparities in this country quite obvious.

3. INDIA

India's GDP is expected to achieve U.S. $ 30 trillion in two more decades. India also has the second largest population in the world, is expected to become the second major growth engine after China. This country has improved a tremendous investment of 24 per cent of GDP in 2000 to 40 percent of GDP in 2010. Production capacity, infrastructure improvements, as well as efforts to improve education standards would trigger the growth of India.

4. BRAZIL

As a candidate for fourth in the world economic giant, Brazil's GDP is expected to reach U.S. $ 12.2 trillion in 2025. Besides having a high population, Brazil is also known as a country that has a wealth of natural resources and development in manufacturing industry.

5. INDONESIA 

Indonesia is one dark horse who will occupy the fifth position in 2030. Indonesia is not only shift the Russians, but also shifts the Japanese who is now the world's third largest economic power. At that time, Indonesia will have a GDP of U.S. $ 10.3 trillion.

Currently, Indonesia is a country that has an important role in ASEAN. Of the 565 million population of ASEAN, Indonesia covers 40 percent. Of the total GDP of U.S. $ 1.3 trillion, 50 percent also controlled by Indonesia. Indonesia is working to boost its infrastructure to spur economic growth an average of 7 percent per year.